Inforohil.com, Bagansiapiapi-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menjadi salah satu daerah yang terkena imbas pengurangan anggaran dana transfer dari Pemerintah Pusat karena menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas (Migas).
Mengatasi persoalan yang telah menjadi musibah nasional ini, Pemkab Rohil telah menjalankan dan menyiapkan beberapa langkah yang dinilai menjadi solusi nantinya.
Sektor DBH Migas terhadap daerah memiliki peran penting mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Rohil. Namun kebijakan pusat memangkas anggaran didaerah penghasil migas membuat sejumlah kegiatan dipangkas. Apalagi untuk Rohil sendiri, Pusat telah memangkas anggaran mencapai 812 miliar.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan merasionalisasi anggaran. Bukan hanya itu, Bupati Rohil H Suyatno, menggalakkan program kepariwisataan dengan menggali seluruh potensi daerah.
“Karena anggaran kita defisit, semua yang disetujui dewan dibongkar kembali (APBD-red). Makanya saya minta segera diresmikan Jembatan Pedamaran I dan II, sehingga arus transportasi masyarakat lancar,” tegas Suyatno, ketika membuka forum pra musrenbang, belum lama ini di Bagansiapiapi.
Sektor kepariwisataan, sebut Suyatno, tak kalah menarik dengan sektor lain untuk menambah pendapatan daerah, seperti iven bakar tongkang, sembahyang kubur, imlek, cap goh meh dan sembahyang sayur. Setiap tahunya ribuan orang wisatawan dari berbagai mancanegara datang berkunjung.
“Tidak serta merta semua dapat terwujud, tentunya harus ditunjang sarana dan prasarana pendukung, seperti bagusnya infrastruktur fisik jalan, jembatan serta tersedianya bandar udara, pelabuhan laut, transportasi kapal laut,” ungkap bupati.
Seperti pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II, persiapan infrastruktur jalannya menjadi tanggung jawab propinsi, tahun 2017 rencana dianggarkan Rp417 miliar. Sedangkan program propinsi Riau yang sedang berjalan yakni aspal beton (rigid pavemen) Jalan Lintas Pesisir di Kecamatan Bangko sepanjang 5.5 kilometer.
“Saya punya konsep akan membangun jembatan gantung, karena dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. PAD yang dihasilkan pasti sangat besar, coba ini dikordinasikan dengan pihak investor. Jika berhasil, Rohil menjadi daerah satu-satunya yang memiliki jembatan gantung tersebut,” katanya.
Program Strategis
Bupati H Suyatno, menyebutkan kebijakan program jangka panjang menengah masih mengacu pada peningkatan infrastruktur fisik, jalan, jembatan dan prasarana pelayanan umum. Pemerintah daerah saat ini fokus membangun jembatan yang belum permanen, seperti tiga jembatan batang kayu di Kecamatan Pekaitan sekaligus pembangunan kantor camatnya.
Pemerintah daerah juga memprogramkan pemberian bantuan GPS bagi nelayan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, sehingga kejadian antara nelayan Rohil dengan pihak Marine Malaysia tidak terulang kembali.”GPS itu nantinya dapat memberikan petunjuk batas wilayah perairan bagi para nelayan,” urainya.
Sementara, peluang investasi yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar yakni, Pulau Jemur dikenal dengan keindahan pantainya dan penangkaran telur penyu hijau. Dirinya berasumsi hanya 10 persen masyarakat Rohil yang pernah ke Pulau Jemur. Hal itu disebabkan sulitnya akses transportasi menuju kesana,”Potensinya sangat besar, kenapa ini tidak kita garap, saya kalau punya modal saja berani investasi,” sebut bupati.
Suyatno menyayangkan belum maksimalnya pengelolaan PAD dari sektor PBB-P2, sehingga hasil yang diperoleh tidak mencapai target.”Saya lihat kertas PBB-P2 teletak aja di meja penghulu tidak dibagikan, makanya saya minta libatkan Rt yang diberi honor. Jika demikian saya yakin PAD meningkat kedepanya,” imbuhnya.
Hemat 1,8 M
Tahun 2017 mendatang, tunjangan di luar gaji pokok Bupati Rohil H Suyatno, Wabup Jamiludin, termasuk Sekertaris Daerah (Sekda) hingga pejabat eselon II sepakat dipangkas. Penghematan anggaran melalui tunjangan bupati, wabup, sekda dan pejabat eselon II dalam setahun totalnya lebih dari Rp1,8 miliar.
Jamiludin membeberkan, dari pemangkasan tunjangan bupati, wabup, dan sekda dalam setahun mencapai Rp200 juta.
“Sedangkan, jika Satuan Kerja (Satker) kita disahkan dewan atas perubahan usulan dari Mendagri sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi 27 dari 34 satker. Maka dari para kepala satker bisa menghemat sampai Rp1,62 miliar setahun. Karena setiap kepala satker akan dipotong tunjangannya per bulan Rp5 juta,” ungkap Jamiludin.
Dengan begitu, sambung Jamiludin, penghematan anggaran tahun 2017 tercapai. Apalagi, tahun depan Pemkab Rohil diprediksi masih mengalami devisit anggaran.
“Asumsi APBD kita tahun 2017 hanya Rp1,5 triliun, tentunya kita harus berhemat. Dengan begitu, terpaksa tunjangan pejabat kami pangkas sedikit untuk dialihkan ke sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hilir,”rinci Jamiludin.
Menurut Jamiludin, semua Kepala Satker Pemkab Rohil sepakat menyangkut pemangaksan anggaran. “Tahun depan saja pak Bupati H Suyatno tidak mengambil anggaran baju dinas. Ini dilakukan beliau supaya devisit anggaran cepat pulih. Coba kita hitung bersama, dari 27 kepala satker menyumbahkan Rp1,62 miliar setahun,”beber Wabup Jamiludin.
“Angka itu didapat dari setiap kepala satker tunjangannya dipangkas Rp5 juta dikali 27 kepala satker maka hasilnya, Rp135 juta per bulan. Lalu jumlah dari Rp135 juta dikali setahun dapatnya Rp1,62 miliar lalu ditambah dari pemangkasan tunjangan bupati, wabup, dan sekda Rp200 juta setahun maka totalnya Rp1,8 miliar,”tandas wakil bupati tersebut. (Adv/humas)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
