Inforohil.com, Bagansiapiapi – Pimpinan DPRD Kabupaten Rohil rapat kerja Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah Rokan Hilir terkait lambatnya penyerapan realisasi anggaran di bulan Mei 2023. Rapat di Ruang Ketua DPRD Rohil Maston, didampingi Wakil Ketua H.Abdullah (Partai Golkar) Wakil Ketua Basiran Nur Efendi (Partai Nasdem) dan Wakil Ketua Hamzah( Partai Hanura).
TIM TAPD Rohil dihadiri Sekda Rohil, Fauzi Efrizal ,Kepala Bappeda Cicik Athar Mawardi, Kepala BPKAD Darwan ,SE dan Kepala Bappeda Yusri
Ketua DPRD Rohil Maston, menyebut pertemuan membahas lambatnya serapan realisasi anggaran APBD hingga MeI 2023. Maston mengungkapkan, anggaran sudah terealisasi Baru Sebesar 18,4 % dan belum sampai 19 % Padahal menurut dia bahwa bulan Mei memasuki Triwulan ke III Tahun 2023.
“Harapan kita kepada pemda bulan Juli sudah masuk bulan ke 3, seharusnya bisa 30 atau 40% realisasi serapan anggaran yang dijalankan,” ungkap Ketua DPRD Rohil didampingi Sekretaris DPRD Rohil H. Sarman Syahroni kepada wartawan Rabu (24 /5/23) kemarin.
Maston mengaku, Kalau realisasinya cepat tentu pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan itu suatu perputaran ekonomi terkait APBD. bahkan, jika realisasinya lebih terarah lagi otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. “Disuatu sisi terjadilah perputaran uang, sehingga nampak ruang realisasi pertumbuhan ekonomi ini baru bicara postur APBD dijalankan,” ucapnya.
Maston, menyebutkan bahwa Penerimaan baru 26,9 %. Bahkam Penerimaan masuk uang secara keseluruhan baru 11,22%. sementara yang dibelanjakan banyak dan uang belum kelihatan. Belum lagi menurut maston harapan masyarakat secara postur APBD agar teralisasi lebih baik lagi .Sedangkan untuk menjalankan belum mampu bagaimana mau nyari sumber anggaran. “Maksudnya kalau belum mampu realisasi, bagaimana mau nyari. PAD baru Rp 22 miliar. bagaimana akhir bulan 11 dan 12 ,kan tidak bisa digunakan, misal target cuma dapat capai 60 atau 70%,” ungkap maston
Seharusnya kata Maston, menjelang bulan agustus capai 60%, kenapa demikian ? karena bisa digunakan membayar gaji honorer dan Gaji P3K, sambung Maston lagi. “Itukan indeks suatu pemerintah yang bisa realisasi anggaran, ada dapat uang bisa menjalankan realisasi, kelihatan out /put baru bicara terkait postur APBD,” ujarnya
Dikatakan Maston Dalam pertemuan pihak pimpinan sudah sampaikan realisasi anggaran di bulan Mei ini agar realisasi lebih baik lantaran indeks masih kecil sehingga membuat pertumbuhan tidak baik. “Khususnya masyarakat Bagansiapiapi juga berharap realisasi, mungkin ada bansos dan menyangkut orang miskin yang ditanggung oleh negara, itu sampai hari ini, mereka tunggu,” tegasnya.
Maston menegaskan pihaknya sudah sahkan bahkan menuangkan dalam APBD, bantuan dana orang tidak mampu atau orang miskin yang ditanggung negara. “Kami pimpinan (DPRD) sudah menyetujui karena kami mengerti itu harapan masyarakat, lahir batin sangat diharap penuh, karena UUD mengatakan orang tidak mampu menjadi tanggung negara,” akuinya.
Ketegasan Pimpinan DPRD tetap menanti pemda merealisasikan karena DPRD Rohil sebagai pengawasan anggaran namun DPRD Rohil tetap mengingati supaya merealisasi anggaran. “Kita juga menunggu Perda Undang-undang no 1 tahun 2022 sebeberapa besar pajak dan distribusi menjadi satu perda agar kategori jelas terukur, pajak walet pajak tidak pernah dapat. Artinya segala sesuatu itu bisa untuk menambah APBD tapi juga harus cukup bukti,” terang Politisi PDIP ini .
Maston juga menambahkan Pimpinan DPRD mengharapkan Bappenda bisa lebih efektif untuk mencari sumber pendapatan pada setiap tahun. Jangan sampai puas dulu harus terimakasih, sudah bekerja keras jangan pernah bosan memenuhi target capai sumber pendapatan daerah.” pungkas Maston mengingatkan. (Gabe)
