Bupati Rohil Afrizal Sintong saat melaporkan perkembangan PSR di Rohil kepada Wapres melalui Video Conference, Kamis (02/09).
Inforohil.com, Bagan Batu – Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH Ma’aruf Amin melakukan panen perdana kelapa sawit program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) secara virtual, tepatnya di KUD Subur Makmur Kepenghuluan Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah, Kamis (02/09/2021) siang.
Selain melaksanakan panen perdana kelapa sawit program PSR, Wapres juga meresmikan penangkaran pembibitan kelapa sawit Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) Santripreneur.
Ketua umum DPP Apkasindo Dr. Ir. Gulat ME Manurung dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan atas hasil pertemuan DPP Apkasindo dengan Wakil Presiden RI pada 13 Pebruari 2020 lalu di kantor Wapres, dan telah menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut.
“Mengingat pandemi berkepanjangan sehingga agenda tersebut menjadi tertunda.Namun pada Kamis 2 September ini dapat dilaksanakan apa yang sudah terencana sebelumnya. Salah satunya adalah rencana Wakil Presiden RI akan melakukan panen perdana pada lahan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ujar Gulat.
Menurutnya, APKASINDO akan melalukan kegiatan yang sama di 21 DPW Provinsi APKASINDO, kegiatan ini dapat menyemangati semua petani sawit, untuk bisa menjadi terdepan dan setara untuk pemulihan ekonomi disaat pandemi masih melanda dunia, petani sawit adalah petarung untuk ekonomi Indonesia.
Gulat menjelaskan, program PSR ini sebelumnya di canangkan dan ditanam perdana oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada 9 Mei 2018 tepatnya di KUD Subur Makmur Kepenghuluan Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
“Ini luar biasa, Pak Jokowi yang nanam, Pak Wapres yang manen. Tahun ini program PSR sudah memasuki masa panen. Rata-rata produksi sawit PSR ini menghasilkan 2,1 ton/ha/bulan, padahal baru berumur 3 tahun 3 bulan,” ujar peraih gelar Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau ini.
Gulat menerangkan panen perdana yang dilakukan oleh Wakil Presiden RI ini seluas 266 hektar di tahap pertama. Tahap selanjutnya sudah mencapai ribuan hektar, termasuk yang ditanam oleh Dr. Moeldoko, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO pada 2019 lalu.
Adapun petani yang terlibat dalam Program PSR Tahap pertama ini mencapai 105 keluarga petani sawit. Proses pengelolaan dari penanaman hingga panen dikelola oleh KUD di desa setempat dibawah pengawasan dan pendampingan DPD APKASINDO Kabupaten Rokan Hilir.
Gulat menyebutkan, bahwa ada lima masalah yang dihadapi petani dalam pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pertama, dari 3,4 juta sawit dalam Kawasan hutan, 2,7 juta hektar (79,41%) adalah perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat. Hal ini sangat menghambat perkebunan sawit rakyat menuju keberlanjutan dan terkendalanya serapan dana PSR.
Kedua, membuat rute penyelesaian sawit rakyat yang ada di kawasan hutan berdasar UUCK, setidaknya dalam satu pintu penyelesaiannya, di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian dan jangan bertele-tele. Kalau niatnya mau membantu ya benar-benar dipandu, jangan ada teori.
Ketiga, tata niaga TBS yang masih belum mengikuti Permentan 01/2018 mengenai Penetapan Pedoman Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Untuk itu, regulasi ini perlu ditinjau ulang karena beleid ini dinilai belum mampu melindungi petani sawit secara menyeluruh khususnya swadaya untuk mendapatkan harga TBS yang wajar dan mencegah pesaingan tidak sehat diantara perusahaan perkebunan.
Terkesan Permentan tersebut hanya berpihak ke Petani Plasma, faktanya Petani Plasma persentasenya hanya sekitar 14,7% dari total 6,87 juta perkebunan kelapa sawit rakyat.
Keempat, dengan luas 42% kebun sawit rakyat namun tidak satupun petani atau koperasi yang memiliki PKS. Dengan kehadiran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS), diharapkan program sarana prasarana akan membantu berdirinya pabrik sawit yang dikelola petani, ini wajib di 2022, gak ada jalan lain untuk menggenjot kesejahteraan petani sawit.
Kelima, program PSR terhambat mahalnya harga pupuk sepanjang enam bulan terakhir. Walaupun, harga TBS sawit naik tinggi tetapi kenaikan harga pupuk di atas 70%. Akibatnya, biaya produksi (HPP) ikut terdongkrak 42,5%. Jika pemerintah tidak turun tangan, maka petani sawit yang menjadi pengguna pupuk non subsidi dipastikan akan kolaps dan tidak memupuk. Ini genting, darurat, tidak bisa hanya menghimbau, Pemerintah harus pegang “Traju” mengendalikan harga pupuk.
Gulat menjelaskan bahwa panen perdana PSR yang dijalankan Wapres ini adalah bukti petani sawit sangat penting peranannya dan kebetulan Riau ini sangat unik, selain luas sawitnya yang mencapai 4,1 juta Ha, juga persentase petani sawitnya mencapai 63% dari total luas sawit di Riau.
Jadi, lanjut Gulat, multiplier effect-nya sangat kuat, kuat ke positif demikian juga ke negatifnya jika harga sawit anjlok dan biaya pupuk tidak terkendali kenaikan harganya.
Pada kesempatan itu, selain kegiatan panen perdana, Wakil Presiden RI dan rombongan dari Kantor KSP (Kantor Staf Presiden) dan Kantor Wapres serta Tim dari BPDPKS juga akan meninjau hasil kegiatan santripreneur yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden pada Desember 2020.
Adapun yang ditinjau adalah pabrik penyiapan pupuk organik dan Pusat Pembibitan sawit dikelola oleh pondok pesantren di Riau (santripreneur berbasis sawit). Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas rakyat, keterlibatan rakyat sangat kuat, namun hilirisasinya belum optimal. Hilirisasi sawit bukan hal tidak mungkin bagi petani, namun perlindungan Pemerintah sangat diperlukan.
UKMK salah satunya, tanpa perlindungan dan kebijakan mustahil akan berhasil. Untuk level UKMK sangat berpeluang dikembangkan di pondok-pondok pesantren, untuk itulah Wakil Presiden telah melaunching program santripreneur berbasis sawit pada akhir tahun 2020 lalu.
“Usaha yang dihasilkan oleh santripreneur ini mendapat kawalan dari Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Muhammad Imam Aziz dengan melahirkan praktek pengembangan UKMK berbasis pesantren,” beber Gulat.
Sementara itu Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam pidatonya tak bosan-bosannya kembali mengingatkan kepada pemerintah pusat soal banyaknya lahan ataupun kebun sawit masyarakat yang masih ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan hutan.
Oleh sebab itu, dihadapan Wakil Presiden Afrizal Sintong kembali meminta agar mengubah RT RW di Rokan Hilir agar kawasan hutan tersebut dilepaskan supaya masyarakat bisa memiliki sertifikat lahan.
“Kita berharap usulan kita tadi itu diterima oleh presiden dan sudah kita sampaikan juga kepada menteri kehutanan supaya hak hak masyarakat memiliki legalitas tanah bisa tercapai,” sebut Afrizal.
Disamping itu, Afrizal Sintong juga mengucapkan terimakasih kepada APKASINDO yang menyelenggarakan kegiatan ini hingga sukses demi kesejahteraan petani sawit di Rokan Hilir.
“Kami selaku pemerintah daerah tetap membantu dan mengupayakan supaya kepemilikan lahan masyarakat mempunyai legalitas dimata hukum,” tandasnya.
Acara panen perdana kelapa sawit program PSR oleh Wapres secara virtual ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Rohil Afrizal Sintong dan H Sulaiman, Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, Dandim 0321 Rohil Letkol Arh Agung Rakhman Wahyudi SIP MIPol.
Direktur Tanaman Tahunan Ditjenbun Heru Tri Widarto S.SI, MSC, Ketua Umum, Ketua DPD APKASINDO Rohil Tommy Evo Sihombing, Camat Bagan Sinembah Sakinah, SSTP Msi, Kapolsek Bagan Sinembah Kompol Indra Lukman Prabowo SH SIK, Danramil 03/Bgs Bagan Sinembah Kapten Inf Y Mendrofa, Datuk Penghulu/Lurah, Toga, Tomas dan Todat Bagan Sinembah. (rilis)
