Diduga Warga Rohil Akan Golput Karena Tak Teraliri Listrik, Ternyata..

Inforohil.com, Bagan Sinembah – Beredarnya isu warga akan Golput atau tidak memberikan hak suara pada Pemilu 2019 akibat tidak teraliri listrik di Kampung Baru, Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Rokan Hilir ternyata..

Berdasarkan hasil penelusuran tim media di wilayah Kepenghuluan tersebut diatas pada Senin (15/4) siang diketahui bahwa isu itu tidak benar. Namun sala seorang warga mengaku kecewa lantaran listrik tak kunjung masuk, dan setelah masuk jaringan listrik, belum juga disalurkan hingga detik ini. 

“Tidak benar isu itu, memang disini warga banyak yang kecewa meski jaringan listrik sudah masuk kesini, tapi arus listrik belum tersambung ke rumah,” kata Ahmad Riadi (51) warga Kampung Baru, Dusun Pematang Kulim, Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya saat ditemui di rumahnya. 

Diungkapkan Ahmad Riadi, ia sendiri mengaku sudah melunasi biaya pemasangan Kwh listrik milik Negara itu dengan total sebesar Rp 3,5 juta dengan rincian Rp 1 juta untuk pemasangan instalasi yang sekitar 4 tahun lalu dibayar Rp 700 ribu dan pada tanggal 4 Desember 2018 lalu dibayar sebesar Rp 300 ribu. 

Dan pada tanggal 11 Januari 2019, Ahmad Riadi kembali membayar senilai Rp 1,5 juta yang menurut keterangannya diperuntukkan untuk membayar Kwh meter yang ditulis di kwitansi merupakan pembayaran angsuran PLN dan kembali membayar tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp 1 juta yang tertulis di kwitansi merupakan pelunasan PLN tahap 3.

“Seharusnya itu yang 1 juta dibayar setelah Kwh dan arus listrik masuk rumah, tapi karena kata ketua panitia arus sudah masuk rumah kalau tidak akhir Februari, ya awal Maret. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak masuk juga,” kesalnya. 

Kepala Dusun Kampung Baru, H Jafar yang pada kesempatan itu juga berada di rumah warga menyampaikan bahwa persoalan itu kemungkinan ada alat yang belum ada sehingga arus belum sampai rumah warga. 

“Menurut saya, kemungkinan ada alat yang belum tersedia makanya arus listrik belum masuk ke rumah warga. Tapi sepertinya, sebelum puasa ini arus sudah masuk,” katanya yang mengaku sebagai salah satu panitia pemasangan Kwh listrik di Kampung tersebut. 

Dari keterangan warga dan kepala Dusun tersebut, diketahui ketua panitia pada awalnya adalah sekretaris desa setempat, Hasbullah Rambe yang diketahui pada saat ini tidak menjabat sebagai sekdes namun sebagai Komisioner KPUD Rohil. 

“Kalau sekarang Sekdesnya pak Robi, rumahnya depan situ,” kata Ahmad Riadi diiyakan kepala Dusun. 

Guna mengetahui informasi lebih lanjut, tim awak media mencoba konfirmasi kepada pihak Kepenghuluan di kantor Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur. Namun ketika awak media tiba di kantor, sekira pukul 13.45 wib, kantor dalam keadaan tertutup. 

Mengetahui rumah sekdes, awak media mencoba menyambangi rumahnya tersebut. Namun, menurut keterangan istrinya, Sekdes sedang berada di Bagan Batu. 

Mendapat nomor selulernya, awak media pun mencoba menghubungi dan ketika diutarakan maksud dan tujuan awak media untuk bertemu langsung guna konfirmasi, sekdes yang bernama Robi itu berkilah bahwa ianya sedang sibuk urusan surat suara di kantor PPK Bagan Sinembah. 

Dua jabatan yang diemban sekdes menjadikan sulit untuk ditemui guna konfirmasi terkait persoalan tersebut. 

Tim media pun mencoba menghubungi mantan sekdes, Hasbullah yang saat ini menjabat sebagai Komisioner KPUD Rohil via selulernya. 

Dari konfirmasi via selulernya, Hasbullah menjelaskan bahwa terlambatnya pemasangan Kwh meter tersebut merupakan peran PT PLN (Persero) dalan hal ini Area Dumai. Disebutkannya, untuk pemasangan tiang dan bahannya, merupakan tanggung jawab Area Dumai, namun arus listrik dari jaringan area Kota Pinang, Sumatera Utara. 

“Untuk masalah ‘energes’nya itu harus diurus lagi ke area Rantau Prapat Sumatera Utara jadi proses itu yang kita tunggu. Kemarin sudah kita konfirmasi pihak PLN Area Dumai bahwa untuk kepengurusan itu ke wilayah Riau, cuma area Sumatera Utara minta harus pasang Kwh ‘batas’,” kata Hasbullah via selulernya. 

Ditambahkan Hasbullah, pihaknya memang sudah menunggu hal itu terlebih masyarakat Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur sangat membutuhkan arus listrik tersebut. Dimana diketahui, arus listrik di wilayah tersebut masih disuplay dari Provinsi Sumatera Utara. 

“Kalau butuh, ya saya juga butuh. Apalagi rumah saya juga di situ,” imbuhnya lagi. 

Ketika disinggung penumbangan pohon yang di pinggir jalan, Hasbullah mengaku bukan tanggung jawab pihak PLN. Jadi pihaknya mengutip kepada warga dengan total 3,5 juta rupiah sudah termasuk semuanya. 

Awak media juga mempertanyakan bahwa apa yang dialami warga yang pada 4 atau 5 tahun yang lalu sudah pasang instalasi dan menurut warga biaya instalasi dikenakan Rp 700 ribu, namun pada program kali ini kembali dikenakan senilai Rp 1 juta sehingga harus membayar Rp 300 ribu. 

Hasbullah berkilah bahwa dana yang Rp 1 juta itu bukan merupakan biaya instalasi. Namun merupakan dana awal dari total Rp 3,5 juta tersebut. 

“Memang 5 tahun yang lalu warga sudah ada yang mendaftar dan instalasi sudah dipasang, tapi belum ada jaringan. Itu biaya pertama bukan untuk instalasi saja, tapi pembayaran pertama atau DP dan instalasi. Jadi bagi yang sudah pasang, dia hanya menambah yang 300 karena dia sudah pasang instalasi yang dulu. Kan gak mungkin begini, dia kan sudah pasang instalasi dan instalasi kan tidak harus dibongkar dan dipasang baru, itunya bang, bukan biaya pemasangan instalasi itu. Yang bilang pembayaran instalasi siapa bang? kalau apa kan biar enak, karena kita kan sama-sama warga, kita juga butuh, kita sudah capek usaha, urus kesana kemari. Kalau ada informasi dari masyarakat begitu ya gak enak juga kita kan,” kilahnya. 

Disinggung janjinya bahwa pemasangan Kwh atau arus listrik masuk rumah pada akhir Februari atau awal Maret lalu, Hasbullah berkilah bahwa proses di panita sudah rampung dan hanya tinggal proses di pihak PLN. “Prosesnya kan sudah kita lakukan dan tinggal prosesnya di PLN itu sendiri,” bebernya. 

Jumlah warga yang akan melakukan pemasangan Kwh meter dijelaskan Hasbullah ada sekitar 100 lebih, namun yang mendaftar belum ada segitu.

Namun ketika ditanya rincian dari dana tersebut, berapa untuk harga Kwh dan instalsi serta berapa untuk penumbangan pohon, Hasbullah mengaku tidak mengetahui. Dia mengatakan bahwa 3,5 juta itu. “Kalau Rinciannya sama bendahara. 

Ketika awak media mengatakan bahwa biaya pemasangan Kwh listrik jumlahnya sudah tersistem berapa yang harus dibayar, Hasbullah mengaku tidak mengetahui dan mengatakan bahwa soal menambah harga pemasangan Kwh listrik baru itu urusan Biro. 

“Kalau totalnya 3,5 juta. Kalau harga Kwh nya kita masih belum tahu, kan itu dari sananya, berapa jumlahnya kita tidak tahu. Itu kan dari Biro. Kita tidak langsung melalui PLN, kami melalui Biro,” kilahnya. 

Sementara itu, Manager Rayon atau ULP Bagan Batu, Fransiscus Indra Erlangga yang dikonfirmasi tim media terkait lamanya proses pemasangan Kwh meter yang baru mengatakan bahwa hal itu masih menunggu material di UP3 Dumai. 

Namun ketika disinggung biaya penyambungan yang dikenakan warga Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur sebesar Rp 3,5 juta termasuk biaya penumbangan pohon, Fransiscus menyatakan bahwa biaya pemasangan sudah tersistem.

“Kalau penumbangan, masyarakat sendiri termasuk pembebasan dan penumbangan,” katanya. 

“Jadi kalau masyarakat bayar biaya penyambungan, sesuai yang ada di sistem PLN. Jika tidak ada kendala maka akan disambung listriknya,” tambahnya singkat. (tim/iloeng)

Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks