Inforohil.com,Bagansiapiapi- Tidak dapat di pungkiri, meskipun Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sebagai salah satu daerah kaya penghasil minyak bumi, namun masih banyak ditemui warga-warga yang miskin yang belum mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Melihat kondisi itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil setiap tahun terus memprogramkan Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RLH di Rohil setiap tahunnnya terjadi peningkatan sejak tahun 2001-2014 tercatat sebanyak 4.942 unit dan tahun 2015 lalu sebanyak 394 unit. RLH ini di prioritaskan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yaitu dengan berkomitmen membantu masyarakat miskin guna memutus mata rantai kemiskinan.
“Rumah layak huni adalah kebutuhan penting bagi warga miskin. Karena keterbatasan ekonomi tidak mampu memenuhinya, dengan adanya bantuan ini kemiskinan dapat di entaskan secara bertahan,”kata Bupati belum lama ini di Bagansiapiapi.
Hal itu sesuai dengan program yang digadang-gadangkan pasangan H.Suyatno dan Jamiludin yang di percaya mendapatkan amanah dari rakyat seribu kubah itu untuk membangun serta memajukan daerah tersebut.
Tentunya itu menjadi salah satu skala prioritas yang di wujudkan dalam pencapaiannya. Adapun yang menjadi penerima terhadap Rumah layak huni itu memang harus sesuai dengan data yang diperoleh baik itu dari badan pusat statistik serta pengajuan dari tingkat tingkat RT.
“Karena pada prinsipnya yang memang layak memperoleh itu keluarga yang tidak mampu. Kitapun tidak mau program pembangunan rumah layak huni ini tepat sasaran sehingga masyarakat dapat terbantu,” ujar H Suyatno.
Bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memang layak mendapatkan bantuan rumah layak huni prosedurnya cukup mudah dengan memasukan sebagai calon penerima bantuan RLH, adapun persyarakat berupa KTP dan Kartu keluarga (KK) maka langsung di proses.
Meskipun sudah memberikan persyaratan ada tahapan lagi yang wajib di laksanakan tetapi ada tim verifikasi yang melakukan survey ulang dengan mendatangi calon penerima disitulah akan di uji kepatutan nya dengan berkordonasi terhadap instansi lainnya salah satunya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat dan Penghulu setempat melakukan penilaian. Kemudian barulah dipastikan dan dilakukan penentuan.
Lanjut Bupati, ferivikasi dilakukan untuk memvalidkan data calon apakah sesuai dengan identitasnya serta kartu KKnya.”Yang kita berikan bantuan RLH tidak dibeda-bedakan warga mana, yang pasti memiliki identitas kabupaten Rokan hilir dan memang dari keluarga miskin atau tergolong miskin,” kata Bupati lagi.
Diharapkan kata Bupati program itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yakni jangan sampai orang yang mengaku miskin dapat bantuan RLH padahal kenyataannya ia mampu.”Ini catatan bagi satuan perangkat daerah serta semua pihak yang terkait supaya benar-benar menjalankan progam ini sesuai koridornya,” kata Bupati menegaskan.
2016, Siapkan Dana 5 Miliar
Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Rokan Hilir, Riau menyiapkan dana sebesar Rp5 Miliar untuk program RLH pada tahun 2016 ini. “Dana RLH kita tahun ini Rp5 miliar se-Rohil, ini yang tertera untuk RLH. Kita prioritaskan yang memang tidak memiliki rumah dan masyarakat miskin,” ujar Kepala Bapemas Rohil Hj Murniwati.
Ia menjelaskan, sistem pembagian RLH kepada masyarakat Rohil yang tidak mampu berbeda dengan tahun sebelumnya. “Tahun ini secara global kita pengadaannya, dengan artian tidak mengacu lagi setiap desa dapat dua unit RLH. Namun kita akan mendata kembali daerah mana yang masyarakatnya banyak yang tidak mampu dan daerah itulah yang menjadi skala prioritasnya,” kata Murniwati.
Hal tersebut merupakan permintaan dari anggota DPRD Rohil yang mana menginginkan pembagian RLH secara merata dan tepat sasaran dengan tujuan untuk membantu masyarakat Rohil yang tidak mampu. “Kita berharap kedepan program ini benar-benar bisa membantu dan tersalur tepat sasaran,” harapnya.
Untuk jumlahnya, tambah Murni, diperkirakan mencapai 80 unit dan jika dibagi dengan dana yang hanya Rp5 Milyar tentu saja jumlahnya jauh menurun dibanding tahun lalu. “Mungkin jumlahnya berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, ini juga ada pengaruh karena berkurangnya penerimaan dari dana perimbangan,” tuturnya. (Adv/Hms)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
