Aboi |
Inforohil.com, Bagansiapiapi – Ketua Komisi A DPRD Rokan Hilir (Rohil) Abu Khori, sangat menyayangkan sikap absensi Surya Arfan atas kelalainya yang belakangan ini semenjak menjabat sebagai Plt Sekda Rohil lupa akan jabatan utamanya sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan (BKP).
Harusnya, sambung Aboy, sapaan akrab Abu Khori, Surya Arfan harus pandai-pandai membagi waktu antara tugasnya sebagai Kepala BKD defenitif dan Plt Sekda Rohil.
“Secara tugas dan fungsi yang masih melekat, Surya Arfan harus bisa membagi waktunya antara Kepala BKP defenitif dan Plt Sekda. Kalau seperti ini repot jadinya. Kadang-kadang malah Surya Arfan lebih banyak keluar mengikuti kegiatan bupati dan wakil bupati, jadi kinerjanya tidak maksimal antara Kepala BKP dan Plt Sekda,” tegas Aboy.
Untuk itu, selaku ketua komisi yang membidangi pemerintahan, Aboy menegaskan Pemkab Rohil segera melaksanakan assessment. “Kita mendorong bupati supaya jabatan Sekda tidak lagi Pelaksana Tugas (Plt). Maka itu secepatnya Pemkab Rohil melakukan assessment agar memiliki Sekda dan Kepala Dinas, Badan, Kantor yang didefenitif,” sebut Aboy.
Apalagi, tegas Aboy, menurut pengamatannya pejabat eselon dua dan tiga di Pemkab Rohil yang bisa dipakai cuma 30 persen dari jumlah keseluruhan. “Saya lihat minim pejabat yang visioner di Pemkab Rohil. Jadi kalau mau perbaikan personal pejabatnya, segera lakukan assessment. Kita maunya sekarang sudah dimulai. Sebab, Pemkab mengaku sudah membentuk tim assessment, jadi tunggu apalagi, segera direalisasikan,” pinta politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Apalagi, sambung Aboy, assessment dilakukan secara terbuka dan bebas diikuti oleh peserta dari kabupaten/kota lainnya. Dengan begitu, maka muncullah pejabat-pejabat sesuai kemampuan dan kapasitasnya sebagai pejabat. “Saya lihat mental kerja pejabat kita kurang. Sehingga kebayankan pejabat sekarang tidak mendukung kerja pemerintah. Maka itulah assessment jawaban dari semuanya,” tegas Aboy.
Senada disampaikan mantan pejabat senior Pemkab Rohil, Wan Achamd Syaiful, dalam pengamatannya, Surya Arfan banyak keluar dan mengikuti kegiatan bupati. “Sehingga banyak tugas pokok yang tertinggal baik sebagai Plt Sekda maupun Kepala BKP. Seharusnya, sebagai Plt Sekertaris Daerah, dirinya tidak harus sering keluar karena urusannya menangani administrasi di kesekertariatan. Sebab, beliau pembina sekretariat yang harus membenani administrasi,” sindir mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Rohil ini.
Untuk itu, Wan Achmad Syaiful menegaskan sebaiknya Surya Arfan mampu membagi waktu dengan kondisi rangkap jabatan.
“Justru, saya lihat Surya Arfan sering mengambil tugas bupati. Termasuk memberikan komentar-komentar ke media yang harusnya bagian dari bupati. Misalnya, seperti kebijakan Pemkab Rohil mempersilahkan rumah makan silahkan buka di bulan puasa. Ini kan harusnya bupati atau wakil bupati yang memberikan pernyataan karena ini menyangkut berbagai aspek, bukan seorang sekda yang urusannya membereskan administasi,” singgung Wan Acmad Syaiful kembali.
Untuk itu, sebagai seorang mantan senior di pemerintahan, Wan Achmad Syaiful turut mendorong Pemkab Rohil segera melakukan assessment. “Saya harus katakan dengan jujur karena saya pernah menjadi bagian dari Pemkab Rohil. Para pejabat eselon dua di Rohil, banyak yang tidak memenuhi kriteria, pangkat, pendidikan, dan kemampuan. Untuk itu Baperjakat agar tidak disalahkan, segera lakukan assessment. Sehingga, siapapun pejabat yang nantinya terpilih memenuhi syarat menduduki jabatan baik di eselon dua, tiga, dan empat,” ungkap Wan Achmad Syaiful. (wal)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks